Ombudsman Lampung: Tahun 2018 Masih Di Dominasi Laporan Kepegawaian, Pertanahan, dan Adminduk

BANDARLAMPUNG, LAMPUNGWAWAI.COM – Dalam konferensi pers kinerja tahun 2018 yang digelar oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, di Jalan Way Semangka No. 16A, Pahoman Bandarlampung, bahwa sejumlah laporan yang masuk sepanjang tahun tersebut masih berulang atau didominasi oleh 3 substansi dengan laporan terbanyak yaitu Kepegawaian (28,77%), diikuti substansi Pertanahan (10,96%), dan Administrasi Kependudukan (6,85%), Rabu (30/01/19).

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf yang didampingi oleh Kepala Bidang Pemeriksaan Laporan, Ahmad Saleh David Faranto dan Kepala Bidang Pencegahan, Upi Fitriyanti mengatakan, untuk laporan mengenai kepegawaian, didominasi oleh laporan mengenai Penerimaan dan Seleksi CPNS tahun anggaran 2018.

Dalam mengatasi hal tersebut, pihaknya melakukan penanganan laporan CPNS dengan mekanisme reaksi cepat Ombudsman (RCO) karena berbatas waktu.pihaknya juga mengapresiasi seluruh BKD selaku leading sector penyelenggara didaerah yang sangat kooperatif.

“Pada dasarnya, seluruh BKD menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, hanya saja, ada beberapa yang memerlukan keputusan BKN selaku Panselnas. Selain itu terdapat pula laporan yang setelah kami analisa cepat, ternyata dugaan maladministrasinya tidak terbukti,”ujar Nur Rakhman.

BACA:   Lengkapi Berkas Mantan Kalapas Kalianda, BNNP Periksa Mantan Kalapas Bogor

Lalu terkait laporan Pertanahan, kasus sengketa dan blokir tanah menjadi perhatian di tahun 2018. Pemahaman BPN yang tidak clear atas perbedaan penyelesaian sengketa dalam wilayah kementerian ATR (BPN) dengan sengketa diluar wilayah kementerian menjadi permasalahan pada tahun 2018.

“Dalam hal ini tentunya merugikan masyarakat, karena sengketa tersebut terjadi karena adanya tumpang tindih sertifikat yang merupakan kelalaian dari pihak BPN sendiri. Kami sendiri juga telah melaukan systemic review atas hal tersebut,”tuturnya.

Sementara itu, mengenai laporan adminduk yang masuk tiga besar kasus laporan terbanyak di 2018, di awal tahun 2019 ini pun pihaknya telah menerima sejumlah konsultasi dan informasi atas pelayanan adminduk yang masih bermasalah.

“Mengatasi hal tersebut, Ombudsman segera menyurati seluruh Kepala Daerah guna pencegahan malladministrasi, yaitu agar Kepala Daerah menginstruksikan kepada seluruh Kepala Disdukcapil untuk menjalankan amanah Permendagri No. 19 tahun 2018 tentang Pengingkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan, khususnya pada Pasal 3 yang mengatur penerbitan dokumen Adminduk diselesaikan dalam waktu 1 jam dan paling lama 24 jam setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap,”tutur Nur Rakhman.

BACA:   Ketua DPP Apdesi Suhardi Buyung Ajak Dukung Kakam Jadi Caleg

Ia melanjutkan, pada pasal 4 Permendagri juga mengatur agar Disukcapil Kapupaten/Kota menyediakan fasilitas untuk meningkatkan kulaitas pelayanan Adminduk antara lain: menyediakan layanan nomor pengaduan, mengumumkan jumlah blanko yang sudah diterbitkan dan yang tersedia perharinya melalui situs web/papan pengumuman/tempat layanan.

“Kami juga menyarankan agar Disdukcapil membuat pendataan warga yangs esuai dengan status perekaman yang selanjutnya disinkronkan dengan jumlah blanko yang tersedia, serta menjadwalkan pengambilan KTP-el yang telah dicetak berdasarkan sinkronisasi data warga melalui jumlah blanko yang tersedia,”ujarnya, Rabu (30/01/19).

Selain laporan-laporan tersebut, Ombudsman juga menangani laporan dengan substansi beragam lainnya seperti substansi barang dan jasa, pendidikan, kesehatan dan perbankan. Menurut Nur Rakhman, masih dibutuhkan komitmen kepala daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan public khususnya untuk sibstansi laporan berulang yang dilaporkan masyarakat, apalagi jika solusi sebenarnya sudah ada didepan mata.

 

Komentar