KPK Apresiasi Gubernur Lampung Transparan dan Efisien Kelola Anggaran 

 

BANDAR LAMPUNG-LAMPUNGWAWAI.COM
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, berikan apresiasi tinggi atas keberanian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo melakukan transparansi dan efisiensi tata kelola anggaran pemerintahan. Outputnya, peluncuran Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, di Balai Keratun Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Lampung, Selasa (5/3/2019). Menurut Agus, SIPPKD ini merupakan salah satu strategi pimpinan daerah untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. “Jadi SIPPKD ini merupakan salah satu cara untuk mewujudkan sistem yang lebih bagus, optimal, dan inovatif. Lebih penting dari itu, transparansi dan dapat menggandeng masyarakat untuk memberikan masukan, sehingga konsep open governance itu pelan-pelan diwujudkan di negara kita,” ujar Agus.

Pemprov Lampung membangun aplikasi SIPPKD meliputi integrasi e-SSH, e-Planning, dan e-Budgeting sejak penandatanganan Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah se-Provinsi Lampung oleh Gubernur Lampung dan Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung pada 11 April 2018. Lewat aplikasi SIPPKD, Pemprov Lampung dapat mewujudkan good governance, pemerintahan yang bersih, transparansi, akuntabel, dan pemerintahan yang terintegrasi.

BACA:   Biar Pensiunan Tetap Sehat Disaran Gabung PWRI

Menurut Gubernur Ridho, peluncuran aplikasi SIPPKD merupakan sebuah langkah luar biasa. Selain mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam penyusunan RAPBD, SIPPKD juga dapat mengefisiensi seluruh anggaran yang akan dikeluarkan sehingga dapat terwujudnya efektivitas kerja dan efisiensi anggaran. (*)

Komentar