Ombudsman Lampung Temukan Maladministrasi di DPMD Provinsi Lampung

BANDARLAMPUNG, LAMPUNGWAWAI.COM – Ombudsman RI Perwakilan Lampung temukan bentuk maladministrasi dalam pemberian sanksi kepada salah satu Tenaga Ahli Infrastruktur Desa (TA-ID) berinisial HAS di Kabupaten Pesisir Barat yang dilakukan pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung.

Hal itu diungkapkan Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung Nur Rakhman Yusuf. “Kami mendapatkan temuan bentuk maladministrasi terhadap pemberian sanksi kepada salah satu TA-ID di Kabupaten Pesisir Barat. Temuan itu sudah kami sampaikan melalui Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung” ungkap Nur Rakhman, Jumat (01/02/19).

Sesuai UU No. 37/2008 tentang Ombudsman RI, Ombudsman diberikan tugas menerima dan menindaklanjuti laporan/pengaduan masyarakat serta berwenang melakukan pemeriksaan apabila laporan/pengaduan yang disampaikan masyarakat tersebut menjadi kewenangan Ombudsman.

“Kami menerima laporan/pengaduan dari Sdr. HAS mengenai pemberian sanksi pembebastugasan sementara kepada yang bersangkutan sebagai Tenaga Ahli Infrastruktur Desa (TA-ID) di Kabupaten Pesisir Barat oleh pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung yang diduga tidak sesuai Standar Operasional Prosedur Pembinaan dan Pengendalian Tenaga Pendamping Profesional (SOP P2TPP), berdasarkan laporan/pengaduan tersebut kami melakukan serangkaian pemeriksaan” tuturnya.

BACA:   Manajemen dan Mitra Grab Lampung Sepakat Tunggu Hasil Final 15 Agustus Mendatang

Menurut Nur Rakhman, hasil pemeriksaan terhadap laporan/pengaduan Sdr. HAS ditemukan bahwa sanksi pembebastugasan sementara (non aktif) dan peringatan 2 dilakukan lebih dulu yaitu pada tanggal 26 Juni 2018, sementara klarifikasi baru dilakukan pada tanggal 28 Juni 2018.

Artinya, sanksi diberikan lebih dulu sebelum adanya proses pemeriksaan. Seharusnya, jika merujuk SOP P2TPP, penerapan sanksi dilakukan setelah tahapan pemeriksaan berupa klarifikasi dan forum pembuktian pelanggaran selesai dilaksanakan.

Selain itu, lanjut Nur Rakhman, penerapan sanksi pembebastugasan sementara (non aktif) kepada Sdr. HAS tidaklah tepat, karena sanksi pembebastugasan sementara (non aktif) merupakan tahapan untuk sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Dalam SOP P2TPP, dijelaskan ada 3 (tiga) sanksi, peringatan 1, peringatan 2, dan PHK. Penerapan jenis sanksi tersebut sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Kalau dilihat dari tingkat dugaan kesalahan dan Berita Acara Klarifikasi, seharusnya hanya sampai peringatan ke 2 saja, ini malah sampai dibebastugaskan (dinonaktifkan), akibatnya Sdr. HAS tidak bisa bekerja dan kehilangan mata pencahariannya” ungkapnya.

Sementara itu, Asisten Ombudsman Lampung Dodik Hermanto menjelaskan, atas temuan bentuk maladminisrasi tersebut, Ombudsman telah menyampaikan beberapa tindakan korektif yang perlu dilakukan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung.

BACA:   Alhamdulillah, Kloter Pertama Haji Tiba di Lampung

“Pertama, Ombudsman meminta dibatalkannya surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tentang penerapan sanksi pembebastugasan sementara (non aktif) dan peringatan 2 kepada Sdr. HAS sebagai TA-ID Kabupaten Pesisir Barat karena terdapat kesalahan prosedur dan kesalahan substansi dalam penerbitannya. Kedua, dipulihkan atau ditugaskan kembali Sdr. HAS sebagai TA-ID Kabupaten Pesisir Barat sesuai Surat Perjanjian Kerja yang pada saat itu masih berlaku,”ujarnya.

Yang Ketiga,lanjut Dodik, terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan Sdr. HAS dilakukan pemeriksaan sesuai SOP P2TPP. Dan yang Keempat, pihaknya meminta agar dilakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas PPK dalam menerapkan sanksi kepada Sdr. HAS yang tidak sesuai prosedur.

“Kami masih menunggu tanggapan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung terhadap upaya pelaksanaan atas tindakan korektif dalam LAHP yang sudah disampaikan. Pada prinsipnya, Ombudsman mendorong pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung selaku penyelenggara pelayanan publik untuk taat dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terhadap SOP P2TPP dalam Pembinaan dan Pengendalian Tenaga Pendamping Profesional di Provinsi Lampung,”ujar Dodik.

BACA:   GMS Gelar Holistic Success, Eko: 80 Persen Program Pikiran Manusia Negatif

Karena jika merujuk Pasal 52 ayat (1) UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik, dalam hal penyelenggara melakukan perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Komentar